Selamat Datang di Portal Web Dinas Komunikasi dan Informatika kota Surabaya

Rincian Tugas dan Fungsi Dinkominfo Surabaya

Pasal 118

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas  melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 119

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 118, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:


a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118;
d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas;dan
e. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

SEKRETARIAT

Pasal 120

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang kesekretariatan.

Pasal 121

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, sebagai berikut :

 

  1. Pemrosesan administrasi perizinan / rekomendasi;
  2. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas;
  3. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  4. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  5. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  6. Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
  7. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  8. Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
  9. Pemrosesan administrasi pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
  10. Pemrosesan administrasi pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
  11. Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kota;
  12. Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan  kewajiban  pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
  13. Pemrosesan administrasi pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah / Gedung ( IKR/G );
  14. Pemrosesan administrasi pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
  15. Mengkoordinasikan pemberian izin mendirikan menara telekomunikasi dan pemanfaatannya sebagai sarana prasarana telekomunikasi;
  16. Pemrosesan administrasi pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu  kota;
  17. Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
  18. Pemrosesan administrasi pemberian izin instalansi genset;
  19. Penyusunan peraturan daerah kota di bidang ketenagalistrikan;
  20. Pemrosesan administrasi pemberian izin instalasi penyalur petir.

Pasal 122 

( 1 ) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
  4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
  5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

( 2 )   Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
  4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
  5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf  2

BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

 

Pasal 123

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pos dan telekomunikasi.

Pasal 124

Rincian tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, sebagai berikut:

  1. Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
  2. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
  3. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi dan penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
  4. Penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;
  5. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
  6. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga;

Pasal 125

( 1 )   Seksi Pos dan Standarisasi mempunyai fungsi :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pos dan standarisasi;
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pos dan standarisasi;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang  pos dan standarisasi;
  4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pos dan standarisasi;
  5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

( 2 )     Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan  Standarisasi  Postel  mempunyai fungsi :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang spektrum frekuensi telekomunikasi dan standarisasi postel;
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang spektrum frekuensi telekomunikasi dan standarisasi postel;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang spektrum frekuensi telekomunikasi dan standarisasi postel;
  4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi telekomunikasi dan standarisasi   postel;
  5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

BIDANG APLIKASI DAN TELEMATIKA

Pasal 126

Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang aplikasi dan telematika.

Pasal 127

 

Rincian tugas Bidang Aplikasi dan Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, sebagai berikut :

  1. Pemrosesan teknis perizinan / rekomendasi sesuai Bidangnya:
  2. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota;
  3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota;
  4. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota;
  5. Penyediaan jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
  6. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah ( RUKD ) kota;
  7. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum ( IUKU ) yang sarana maupun energi listriknya dalam kota;
  8. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum ( IUKU ) yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota;
  9. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum ( IUKU ) yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota;
  10. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ( IUKS ) yang sarana instalasinya dalam kota;
  11. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ( IUKS ) kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum ( IUKU ) yang izinnya dikeluarkan oleh kota;
  12. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
  13. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota;
  14. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kota.    

 

Pasal 128

( 1 )     Seksi Aplikasi dan Data Base mempunyai fungsi :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang aplikasi dan data base;
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang aplikasi dan data base;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang aplikasi dan data   base;
  4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang aplikasi dan data base;
  5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang  Aplikasi dan Telematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

( 2 )  Seksi Telematika mempunyai fungsi:

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang telematika;
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang telematika;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang telematika;
  4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang telematika;
  5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI


Pasal 129

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

Pasal 130

Rincian tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, sebagai berikut :

  1. Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
  2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota;
  3. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

 

Pasal 131

( 1 )    Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai fungsi :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyiaran dan kemitraan media;
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyiaran dan kemitraan media;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyiaran dan kemitraan media;
  4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian           di bidang penyiaran dan kemitraan media;
  5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

( 2 )    Seksi Kelembagaan Komunikasi mempunyai fungsi:

  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan komunikasi;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan komunikasi;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kelembagaan komunikasi;
  4. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan komunikasi;
  5. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.